PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN ... 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun …
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
Pada akhirnya yang membuat berjalan atau tidaknya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah keinginan negara dalam menjalankan mandat undang-undang. Belajar dari implementasi UU PPLH selama ini, amat terlihat pemangkasan-pemangkasan pasal di UU Ciptaker nyatanya tidak mampu menjawab …
PP ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan; perlindungan dan pengelolaan mutu air; perlindungan dan pengelolaan mutu udara; perlindungan dan …
CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib ...
Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan : Pertama, bagaimana penegakan hukum lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di ...
Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu instrument pengelola. Sejak 3 Oktober 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memperkenalkan nomenklatur izin baru yang bernama Persetujuan Lingkungan. ...
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
DPR dan pemerintah ketuk palu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) jadi Undang-undang, 6 Desember lalu. Berbagai organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi lingkungan protes karena khawatir terhadap sejumlah pasal yang dinilai mengancam demokrasi hingga melemahkan penegakan hukum lingkungan. Tak …
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 merupakan seperangkat aturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan sangat penting dibentuk, dipahami, ditaati, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya sebagai pedoman perlindungan terhadap lingkungan.
LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 …
konkretisasi norma-norma yang diterapkan di lingkungan sekitar setiap hari (Soekanto, 1994). Hubungan hukum dan politik merupakan kenyataan yang keduanya tak bisa dihilangkan dalam ... Aturan Undang-Undang satu diantara bentuk aturan hukum peraturan-peraturan yang telah berlaku. Peraturan-peraturan dan sistem pembentukan …
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 2.
HUKUM LINGKUNGAN - ATURAN LINGKUNGAN. ... (LN.1972 No. 23). 8) Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (LN. 1973 No. 1). 9) Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN. 1974 No.65). 1O) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1969 tentang Pemakaian Isotop Radioaktif, dan Radiasi. ...
Atas hal ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan menyebutnya perusahaan itu telah melanggar UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Saat dikonfirmasi Potretkota, Kepala Bidang (Kabid) DLH Kabupaten Pasuruan, Khoiron menyatakan limbah cair PT UPA …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara …
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Indeks Kualitas …
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Merdeka - Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan pada Bab 1 pasal 1 ayat 1, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu …
JAKARTA, KOMPAS - Berbagai perubahan aturan yang tertuang dalam klaster lingkungan hidup Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mendapat sorotan dari banyak pihak. Salah satunya terkait penghapusan aturan kepemilikan izin lingkungan. Sebelumnya, dalam UU Pasal 40 Ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan …
dilakukan pengolahan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ... Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menyebutkan bahwa Kepolisian …
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN, …
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 3. PERENCANAAN 4. PEMANFAATAN 5. PENGENDALIAN 6. PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN …
Zuriah Nurul, Metodelogi penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) B. Aturan-aturan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang …
Sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak sekali reaksi kontra serta kritik terhadap banyak pasal yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Termasuk diantaranya Undang-Undang Lingkungan Hidup (PPLH). Banyak Pasal dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang diubah saat diperbaharui di Undang …
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya mengatur tentang masalah kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 17 UU PPLH adalah adalah …
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan …
Sejak 3 Oktober 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan …
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2.
Munculnya Undang-undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menunjukkan betapa penegakan peraturan dan hukum lingkungan atau environmental rules & laws sudah semakin diperketat. Undang–undang tersebut mengamanatkan tanggung jawab yang besar, khususnya untuk diaplikasikan …
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan …
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: 1. badan usaha; dan/atau 2. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak …
Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 membagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi enam bagian, yakni perencanaan, …
Baru-baru ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, JATAM Kaltim bersama nelayan dan petani gelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Minerba ke Mahkamah Konstitusi, yang digelar pada Senin 9 Agustus 2021. Kemudian, Senin 23 Agustus 2021 adalah sidang kedua dengan beragendakan penyempurnaan permohonan peninjauan …
Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun …
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs